Deputi Bidang Regional dan Daerah, BAPPENAS

Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)

Latar Belakang | Tujuan | Strategi | Jenis Prasarana | Pelaksanaan | Evaluasi

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah telah membuat suatu Program yaitu Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT telah dimulai pada tahun pertama Pelita VI (TA. 1993/1994) dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Pada TA. 1995/1996 dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain bantuan modal dan bantuan teknis, pemerintah dengan pihak donor yang berasal dari Jepang dan Bank Dunia telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinanan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Bantuan tersebut dinamakan Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). 

Tujuan Bantuan P3DT

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah maka Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) ini dilaksanakan dengan tujuan jangka panjang adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui tujuan jangka pendek yang meliputi :

1. meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi
2. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. menciptakan lapangan kerja di desa
4. meningkatkan kemampuan kelembagaan desa/masyarakat
5. meningkatkan ketrampilan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.
6. meningkatkan pembentukan modal di desa.

Strategi

Untuk mencapai keenam tujuan tersebut, dilaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai tujuan pertama, direncanakan pembangunan prasarana jalan, jembatan dan tambatan perahu, yang akan membuka isolasi daerah, dan memudahkan masyarakat desa memasarkan hasil produksi, sehingga harga jual yang diperoleh lebih tinggi dan memudahkan memperoleh kebutuhan sehari-hari yang datang dari luar dengan harga beli yang lebih rendah.
2. Strategi untuk mencapai tujuan kedua, dengan dibangunnya prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi.
3. Strategi untuk mencapai tujuan ketiga, dapat dicapai dengan melaksanakan proyek tersebut diatas dengan sistem padat karya dengan tetap memperhatikan kaidah teknis dan penggunaan bahan lokal yang tersedia di desa tersebut. Dengan diharapkan bahwa pekerjaan konstruksi dikerjakan pada saat musim kering dimana masyarakat desa tidak bisa keladang, maka akan sangat besar manfaatnya untuk menambah pendapatan bagi masyarakat desa.
4. Strategi untuk mencapai tujuan keempat, dengan melakukan mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up) untuk menentukan prasarana yang dibangun melalui masyawarah desa, diskusi tingkat kecamatan dalam forum UDKP, sampai Rakorbang Tk. II. Diharapkan masyarakat desa akan dapat mengembangkan diri, dan menyadarkan bahwa pembangunan merupakan upaya dari masyarakat oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat sendiri.
5. Strategi untuk mencapai tujuan kelima, yaitu meningkatkan ketrampilan masyarakat desa yang ditempuh dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan langsung oleh masyarakat dengan bantuan teknis untuk wilayah KBI dan sedangkan untuk KTI dalam pelaksanaan mewajibkan rekanan lokal kerjasama operasional dengan masyarakat desa dalam hal penyediaan bahan lokal, tenaga lokal dan sebagian pekerjaan yang sanggup dikerjakan oleh masyarakat dalam wadah LKMD. Melalui proses interaksi ini diharapkan akan terjadi proses alih teknologi dari tenaga trampil kepada masyarakat desa.
6. Strategi untuk mencapai tujuan keenam, yaitu meningkatkan pembentukan modal di desa adalah dengan memanfaatkan tenaga dan bahan lokal sebanyak mungkin, sehingga dana yang ada dapat berputar di desa.

Jenis Prasarana yang Dibangun

Sesuai dengan tujuan dari P3DT ini jenis prasarana yang dibangun terdiri dari:

1. Jalan dan Jembatan
2. Tambatan Perahu
3. Prasarana air bersih
4. Sanitasi/MCK (Mandi Cuci Kakus) 

Pelaksanaan

Pola Pelaksanaan | Desa Sasaran | Alokasi Dana | Organisasi | Hasil Pelaksanaan | Jumlah Dana dan Desa |

Pola Pelaksanaan

Pada prinsipnya bantuan P3DT merupakan bantuan hibah ke masyarakat desa, khususnya desa tertinggal melalui wadah LKMD, untuk 2 tahun (TA. 1995/1996 dan 1996/1997) pola pelaksanaan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu :

• Pola Swakelola Masyarakat, Pola pelaksanaan pekerjaan kontruksi dilakukan secara langsung oleh LKMD dengan bantuan teknis dari konsultan. Dalam proses pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dilaksanakan secara penuh oleh LKMD yang lebih khusus lagi bahwa dana yang diluncurkan untuk pembangunan prasarana akan masuk langsung ke dalam rekening LKMD. Untuk 2 tahun (TA. 1995/1996 dan 1996/1997) pola swakelola oleh masyarakat ini telah dilaksanakan pada daerah Jawa dan Madura dan ini khusus untuk bantuan yang sumber dananya berasal dari Bank Dunia. Dengan adanya keberhasilan untuk 2 tahun pelaksanaan P3DT, untuk TA. 1997/1998 Pola Swakelola LKMD dikembangkan lebih luas, selain Pulau Jawa dan Sumatera, juga dilaksanakan juga untuk wilayah Sumatera.
• Pola Kerjasama Operasional (KSO), dengan melihat dari kondisi geografis dan kesiapan LKMD untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura, maka pola pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan secara Kerjasama Operasional antara masyarakat desa melalui wadah LKMD dengan rekanan (kontraktor) dalam hal penyediaan tenaga lokal, bahan lokal dan sebagian pekerjaan yang sanggup dilaksanakan oleh LKMD. Akan tetapi apabila masyarakat dianggap sanggup melaksanakan semua pekerjaan kontruksi, maka dimungkinkan penyerahan semua pekerjaan konstruksi dapat diserahkan secara langsung kepada LKMD dengan bentuk KSO 100 % oleh LKMD. Pola KSO ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pihak The Overseas Economic Coorperation Fund (OECF) Jepang.

Desa Sasaran

Untuk 2 tahun (TA. 1995/1996 - TA. 1996/1997) pelaksanaan P3DT, sasaran pelaksanaan mencakup 25 propinsi di Indonesia kecuali Propinsi DKI Jaya dan Bali. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan Pihak Donor. Pendekatan desa sasaran yang merupakan desa tertinggal dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

• Untuk bantuan pola swakelola yang merupakan pola kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, desa sasaran merupakan desa tertinggal yang tergolong parah untuk kawasan Pulau Jawa dan Madura. Hal ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan prasarana di Pulau Jawa dan Madura sudah lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya.
• Untuk bantuan pola Karjasama Operasional yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan OECF Jepang, desa sasaran merupakan desa tertinggal yang tergolong produktif dan potensial. Yang dimaksud dengan tertinggal produktif dan potensial adalah desa tertinggal yang mempunyai potensi untuk cepat berkembang dengan adanya bantuan prasarana ini.

Selain pendekatan diatas, sasaran desa tertinggal dilaksanakan dengan pendekatan kelompok desa yang berdekatan (cluster), hal ini dilakukan dengan pertimbangan efektifitas pemanfaatan bantuan, efesiensi bantuan teknis dan terbentuknya jaringan transportasi yang saling menyambung.

Alokasi Dana

Alokasi dana untuk bantuan P3DT ditetapkan berdasarkan pola Spesific Block Grant (Bantuan Khusus Langsung), yang diberikan kepada langsung kepada Daerah Tingkat II melalui Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP). Dasar alokasi untuk setiap desa berdasarkan wilayah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

• Untuk daerah Jawa dan Madura (Pola Swakelola), jumlah alokasi dana sebesar Rp. 20 juta/desa.
• Untuk daerah di luar Jawa dan Madura (Pola Kerjasama Operasional), jumlah alokasi dana per desa sebesar Rp. 130 juta/desa.

Perbedaan jumlah alokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa untuk daerah Jawa dan Madura luas daerah dan kebutuhan prasarana yang akan dibangun lebih kecil dari pada daerah luar Jawa dan Madura.

Organisasi Pelaksanaan

Proyek Bantuan P3DT merupakan proyek lintas sektor yang melibatkan beberapa instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. Untuk tingkat pusat intansi yang terkait terdiri dari:

1. Deputi Bidang Regional dan Daerah, Bappenas.
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
3. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.
4. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri.
5. Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
6. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
7. Instansi terkait yang dipandang perlu.

Sedangkan untuk Tim Koordinasi di Tingkat Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
2. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Kesehatan
5. Kecamatan
6. Dinas/instansi terkait yang dianggap perlu.

Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan untuk Bantuan P3DT dalam 2 tahun (TA. 1995/1996 - TA. 1996/1997) telah mencapai hasil yang memuaskan hal disebabkan oleh terdapatnya suatu komunikasi yang baik antara Tim Koordinasi di Tingkat Pusat, Daerah sampai ketingkat Proyek. Hal ini juga dapat dilihat dari penilaian dari pihak donor, yaitu :

• Bank Dunia, Proyek P3DT merupakan salah satu proyek prasarana desa bantuan Bank Dunia yang terbaik untuk daerah Asia Pasifik dari semua bantuan Bank Dunia. Dengan hasil ini maka kita diundang untuk mempresentasikan proyek ini kepada negara-negara yang mendapat bantuan Bank Dunia di Washington pada pertengahan tahun 1997 yang lalu.
• OECF (Jepang), Proyek P3DT-OECF dari hasil penilaian Pihak OECF Jakarta, Proyek P3DT merupakan Proyek "Perfect" untuk Proyek-proyek yang didanai oleh OECF di Indonesia.
• Dari hasil penilaian tersebut pihak donor telah memperpanjang pelaksanaan proyek ini selama 2 tahun (TA. 1997/1998 - 1998/1999)
• Beberapa Negara berkembang lainnya, telah mengadakan studi banding tentang proyek P3DT di Indonesia dan umumnya mereka sangat tertarik dengan pola pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Proyek P3DT ini dan akan mencoba menerapkan di Negera mereka masing-masing.

Jumlah Alokasi Dana Bantuan dan Desa Yang Ditangani

Pada Tahun Anggaran 1995/1996 tersedia anggaran sebesar Rp. 258.550.000.000 dengan perincian Bantuan P3DT Pola Swakelola sebesar Rp. 49.800.000.000 dan untuk bantuan P3DT-Pola KSO sebesar Rp. 208.650.000.000. Sedangkan untuk alokasi bantuan P3DT-Pola Swakelola menangani sebanyak 4 Propinsi di Jawa dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 415 desa, dan untuk P3DT-Pola KSO sebanyak 21 Propinsi dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 1.635 desa.

Pada Tahun Anggaran 1996/1997 terjadi peningkatan dari tahun sebelum yaitu sebesar Rp. 329.242.250.000 dengan perincian Bantuan P3DT Pola Swakelola sebesar Rp. 97.800.000.000 dan untuk bantuan P3DT-Pola KSO sebesar Rp. 231.442.250.000. Sedangkan untuk alokasi bantuan P3DT-Pola Swakelola menangani sebanyak 4 Propinsi di Jawa dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 815 desa, dan untuk P3DT-Pola KSO sebanyak 21 Propinsi dengan jumlah desa yang ditangani sebanyak 1.812 desa.

Dengan demikian dari pelaksanaan Program P3DT selama 2 tahun secara keseluruhan telah ditangani 4.677 desa tertinggal. Ditinjau dari penyebaran lokasi desa di masing-masing Kawasan (KBI dan KTI), pada TA 1995/1996 sebanyak 1.491 desa atau + 73% terletak di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan pada TA 1996/1997 hampir 55% yaitu sebesar 1.445 desa terletak di Kawasan Timur Indonesia.

Evaluasi

Hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Program Bantuan P3DT-OECF Phase I dikaitkan dengan tujuan program dapat diuraikan seperti di bawah ini:

• Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi daerah pada TA 1996/1997, telah dibangun prasarana perhubungan meliputi 7.354,64 km Jalan, 26.593 m Jembatan dan 632 unit Tambatan Perahu, hasil fisik prasarana perhubungan lebih besar dari rencana. Biaya yang digunakan untuk membangun prasarana perhubungan di atas meliputi hampir 80,00% dari total nilai fisik, yaitu Jalan 63,43%, Jembatan 12,94% dan Tambatan Perahu 3,64%, sedangkan pada TA 1995/1996, telah dibangun 6.313,06 km Jalan, 18.144 m Jembatan, 309 unit Tambatan Perahu. Dengan demikian selama 2 tahun telah berhasil dibangun prasarana perhubungan baik jalan baru maupun peningkatan jalan sebsar 13.667,70 km Jalan, 44.737 m Jembatan, dan 941 unit Tambatan Perahu. Dengan dibangunnya prasarana perhubungan tersebut desa-desa yang semula terisolir terpencil dapat dihubungkan dengan pusat pertumbuhan terdekat, sehingga derajat isolasi menjadi kecil.

• Untuk mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada TA 1996/1997, telah dibangun 6.303 unit instalasi air bersih dan 3.253 unit prasarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Dengan biaya yang digunakan untuk pembangunannya meliputi 20 % dari total nilai kontrak fisik.Sedangkan pada TA 1995/1996 telah dibangun 5.252 unit Air Bersih dan 1.908 MCK. Dengan demikian selama 2 tahaun telah berhasil dibangun 11.555 unit instalasi Air Bersih dan 5.161 unit MCK. Prasarana Air Bersih dan MCK telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat. Kebiasaan masyarakat untuk minum air yang terkontaminasi menjadi lebih berkurang, sehingga penyakit menular yang disebabkan kurang air dan buruknya kesehatan lingkungan dapat dihindarkan. Hal tersebut berarti dapat meningkatkan derajat kesehatan lingkungan

• Untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja dapat diinformasikan bahwa pada TA 1996/1997 dalam pelaksanaan fisik proyek telah diperoleh data sebesar 14.604.529 HOK dari tenaga kerja LKMD. Angka ini sedikit lebih besar dari TA 1995/1996, yang hanya sebesar 9.248.617 HOK.

• Untuk mencapai tujuan keempat, yaitu meningkatkan kelembagaan di desa pada desa-desa yang memperoleh bantuan program P3DT telah dilaksanakan proses perencanaan dari bawah, mulai dari musyawarah di tingkat desa untuk menampung aspirasi masyarakat, pembahasan melalui diskusi UDKP di tingkat kecamatan untuk penyerasian dengan pembangunan wilayah kecamatan dan pada akhirnya verifikasi teknis pada tingkat kabupaten. Melalui sistem perencanaan tersebut di atas, dapat mengembangkan dan meningkatkan kelembagaan di desa dan pemerintah daerah. Selain itu upaya peningkatan kelembagaan juga dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan pengadministrasi proyek dan penyusunan laporan.

• Upaya peningkatan kelembagaan juga telah terjadi pada masyarakat terutama pada Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang merupakan kontraktor setempat. Dari total 1.363 kontrak proyek P3DT Pola KSO TA 1996/1997, sejumlah 1.011 atau sekitar 74,17% ditangani oleh Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah/GEL (Kelas C2), sebanyak 262 atau sekitar 19,22% ditangani oleh Kontraktor Kecil (Kelas C), sebanyak 86 atau 6,31% ditangani oleh Kontraktor Menengah (Kelas B) sedang yang ditangani oleh Kontraktor Kuat (Kelas A) hanya 4 buah atau sekitar 0,29%. Pada TA 1995/1996, dari jumlah kontrak 1.305 dilaksanakan oleh 1.177 kontraktor, yaitu Golongan C sebesar 954 (81,05 %), Golongan B sebesar 176 (14,95 %), dan Golongan A sebesar 47 kontraktor (4,00 %).

• Untuk mencapai tujuan kelima yaitu untuk pola Swakelola terjadinya peningkatan ketrampilan masyarakat, pembangunan proyek dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa yang disatukan dalam wadah LKMD dan dilaksanakan secara padat karya dimana LKMD bertanggungjawab dalam pelaaksanaan proyek tersebut. Pada awal pelaksanaan konstruksi fisik, konsultan pendamping mengadakan pelatihan kepada masyarakat cara membangunan prasarana fisik yang benar dan sesuai dengan spesifikasi teknis atau disebut dengan sistem "Trial". Selanjutnya masyarakat dapat melanjutkan pekerjaan sesuai dengan contoh yang telah diberikan dibawah bimbingan Konsultan Pendamping dan Pemimpin Proyek. Sebelum masa akhir proyek dilaksanakan juga pelatihan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun. Hal ini untuk menjaga pemanfaatan prasarana yang telah dibangun agar dapat bertahan lama. Pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat telah memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat desa. Sedangkan untuk Pola KSO peningkatan ketrampilan masyarakat dapat diinformasikan bahwa diwajibkan bekerja sama dengan LKMD melalui pola Kerja Sama Operasional (KSO). Dari 1.812 desa pada TA 1996/1997 dan 1.635 desa pada TA 1995/1996 yang memperoleh bantuan proyek, sebagian besar desa mengadakan KSO. Melalui KSO tersebut para kontraktor dengan tenaga terampilnya dapat memberi pelatihan kerja melalui praktek kepada masyarakat desa setempat.

• Dalam rangka mencapai tujuan keenam yaitu pembentukan modal di desa, dapat diinformasikan bahwa pada TA 1996/1997 sebesar Rp. 41.916.603.454 atau 12,7% dari dana digunakan untuk upah, dan Rp. 77.189.285.014 atau 27,87 % digunakan untuk pembelian bahan lokal yang dilaksanakan oleh LKMD. Dengan demikian jumlah dana tersebut meliputi Rp. 119.105.888.468 atau rata-rata Rp. 45.339.128 atau 36.175 % tiap desa. Jumlah dana untuk upah dan pembelian bahan lokal tersebut akan berputar di desa, dan hal ini dapat meningkatkan modal di desa.

  Back Home

  Previous Page