Deputi Bidang Regional dan
Daerah, BAPPENASDeputi Bidang Regional dan
Daerah, BAPPENAS
Program Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Latar Belakang | Tujuan dan Sasaran | Perencanaan | Pelaksanaan
Salah satu arahan GBHN 1993 terhadap pembangunan daerah dan pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah untuk meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan keserasian laju pertumbuhan daerah tersebut berarti mempersempit kesenjangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Upaya memmpersepit kesenjangan itu adalah dengan jalan melakukan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ala, kualitas suberdaya manusia, keterbatasan prasarana dan permasalahan kelembagaan serta manajemen pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut saling kait mengkait satu dengan yang lainnya, sehingga membuat permasalahan pembangunan menjadi kompleks.
Kebijakan pemerintah seperti yang tertuang pada Repelita VI maupun kegiatan setiap sektor pembangunan telah memberikan perhatian yang cukup besar untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Namun demikian kegiatan pemmbangunan selama ini masih dirasakan adanya kekurangterpaduan pemmbangunan yang dilakukan oleh masing-masing sektor dengan perencanaan pembangunan regional di KTI.
Untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia diperlukan dukungan dan langkah-langkah yang efektif. Dukungan tersebut dimaksudkan agar penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan KTI dapat berlangsung secara terarah dan terpadu. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI).
Sebelum tahun 1993, berbagai macam seminar maupun lokakarya yang membahas tentang pengembangan pembangunan Kawassan Timur Indonesia telah diadakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kalangan pemerintah maupun dari kalangan swasta nasional. Pada hakekatnya seminar-seminar tersebut merupakan kegiatan pengupulan pikiran mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Berbagai seminar tersebut pada dasarnya merekomendasikan tiga hal pokok yaitu : (1) pengembangan prasarana dan sarana, (2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, (3) pemberian insentif kepada para investor di KTI.
Untuk mengatasi kesenjangan seperti tersebut di atas maka dikeluarkan Keppres No. 120/1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang diketuai oleh Presiden. Sedangkan Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) adalah Menristek/Ketua BPPT, yang dibantu 9 Anggota Dewan Penasehat dengan anggota-anggota terdiri dari sejumlah menteri-menteri dan beberapa pejabat tinggi setingkat menteri, yang didukung oleh 5 Pokja (Sekjen/Dirjen, Direktur/Karo perencanaan Departemen-departemen terkait dan Kelompok Kerjasama Pembangunan Daerah) , dan Sekretariat DP-KTI.
Berdasarkan permasalahan seperti tersebut diatas, dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan dan penyusunan strategi pengembangan di Kawasan Timur Indonesia (Propinsi di Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur) maka untuk mendukung Kepres Nomor 120/1993 dibentuklah Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Percepatan pembangunan KTI ditujukan untuk menyejajarkan dengan Wilayah Kawasan Barat Indonesia maka tujuan Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia adalah mendukung kegiatan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) dalam rangka penyusunan strategi percepatan pembangunan di KTI.
Sedangkan sasaran proyek yang ingin dicapai adalah terusunnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terpadu khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam Repelita VI.
Sebagaimana diketahui bahwa meskipun Keppres tentang pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sudah dikeluarkan sejak tahun 1993 (Nomor 120/1993) namun penyediaan anggaran baru dimulai pada tahun Anggaran 1995/96. Hal ini disebabkan karena belum tersusunnya rencana kegiatan yang jelas dan penanggungjawabnya.
Adapun mekanisme perencanaan sehubungan dengan kegiatan proyek, dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dari hasil pertemuan Pokja, sekretariat Dewan maupun pertemuan lain yang diadakan oleh DP-KTI. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan perencanaan program diperlukan adanya suatu studi-studi terapan agar arahan kebijaksanaan yang akan dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Disamping itu untuk mengambil suatu kebijaksanaan pembangunan khususnya di KTI diperlukan adanya informasi-informasi yang kontinue dan upto date, untuk itu diperlukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi dengan daerah.
Selanjutnya diperlukan adanya pertemuan-pertemuan rutin, baik sekretariat, Pokja maupun Dewan dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan dan strategi Pengembangan di KTI.
T.A. 95/96 | T.A. 96/97 | T.A. 97/98
Jumlah alokasi dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menurut satuan 3 sebesar Rp 750 juta digunakan untuk kegiatan 4 tolok ukur antara lain Administrasi Proyek, Koordinasi dan Monitoring, Penelitian/Pengkajian/Studi dan Pengkajian Kebijaksanaan sebagai dana pendamping hibah JICA. Secara rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah:
- Studi Pengembangan Kelembagaan di Kawasan Timur Indonesia yang ditujukan untuk mengkaji kondisi kelembagaan dan peraturan-peraturan yang terkait di KTI ini, mengkaji kebijakan tingkat nasional, regional dan lokal yang berkaitan dengan kelembagaan, peraturan investasi, peraturan perbankan, peraturan perpajakan dan peraturan keuanganlainnya dan membuat arahan pengembangan kelembagaan sebagai bagian dari pengembangan KTI.
- Pengkajian tentang Pengembangan Prasarana di Kawasan Timur Indonesia ditujukan untuk mengkaji kondisi prasarana dan sarana di KTI, mengkaji kebijaksanaan tingkat nasional, regional, lokal yang berkaitan dengan pengembangan prasarana dan sarana serta menyusun arahan pengembangan prasarana dan sarana sebagai bagian dari pengembangan KTI.
- Pengkajian Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi ditujukan untuk mengidentifikasi potensi SDM aktual, komposisi dan sebaran penduduk, komposisi dan sebaran tenaga kerja, jumlah, macam dan sarana pengembangan SDM, kebijakan nasional, regional dan lokal yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan permasalahan dan hambatan. Disamping itu dilakukan analisis peramalan kebutuhan tenaga kerja dan evaluasi kebijaksanaan SDM/ketenagakerjaan dan dibuat arahan pengembangan SDM di KTI.
- Pengkajian Pengembangan SDA dan Lingkungan di KTI ditujukan untuk mengidentifikasi jumlah dan sebaran potensi SDA (sumberdaya pertanian, kehutanan, kelautan peternakan, perikanan dan pariwisata), identifikasi pemanfaatan SDA saat ini, identifikasi kebijakan nasional, regional dan lokal berkaitan dengan pengembangan SDA, permasalahan-permasalahan dan hambatan dan analisis potensi SDA dan daya dukung lingkungan serta penyusunan arahan pengembangan SDA di KTI.
- Pengkajian Alternatif Kebijaksanaan Pembangunan KTI, dengan bantuan dari Jepang (JICA) selama 4 tahun (1995/96-1998/99). Secara fungsional tugas Tim JICA adalah melaksanakan kajian-kajian mengenai alternatif kebijaksanaan dalam rangka pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui kajian-kajian yang dilaksanakan dengan kunjungan lapangan, rapat koordinasi dengan daerah seminar-seminar yang dikoordinir oleh Tim JICA. Secara fungsional tugas Tim JICA adalah memberi masukan kepada Dewan Pengembangan KTI dalam rangka pengembangan KTI berdasarkan pengalaman maupun kasus-kasus yang ditemui di negara lain maupun di Jepang khususnya.
Jumlah alokasi dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menurut satuan 3 sebesar Rp 750 juta digunakan untuk kegiatan 4 tolok ukur antara lain Administrasi Proyek, Koordinasi dan Monitoring termasuk Seminar Promosi Pembangunan KTI, Penelitian/Pengkajian/Studi, Pusat Data dan Informasi KTI, Pemantapan Program Pembangunan Timor Timur, Pengkajian Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KTI sebagai dana pendamping hibah JICA. Pemantapan Program Pembangunan Irian Jaya, dan Koordinasi Pembangunan Perkotaan. Secara rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah :
Kegiatan Seminar telah dilakukan melalui kerjasama antara DP-KTI dengan Republika dengan mengundang para investor domestik maupun asing, para ahli dalam rangka pengembangan kawasan Memberamo di Irian Jaya. Kegiatan seminar ini ditujukan dalam rangka pengenalan tentang potensi dan peluang investasi yang dimiliki Kawasan Memberamo Irian Jaya kepada para investor dan para ahli khususnya swasta agar tergerak untuk menanamkan modalnya di KTI.
Di samping itu juga dilaksanakan pembuatan buku edisi bahasa Inggris tentang Potensi dan Peluang Bisnis di Kawasan Timur Indonesia khususnya di 13 kawasan andalan. Dalam rangka kegiatan expo bulan Agustus 1997 di Australia juga telah dicetak sebanyak lebih kurang 500 buku dan disebarkan buku-buku tersebut kepada para investor di Australia ditujukan agar para investor mengenal lebih jauh tentang 13 kawasan andalan tersebut dan juga telah dipresentasikan mengenai peluang-peluang tersebut.
- Pengkajian Strategi Pengembangan Investasi di Kawasan Timur Indonesia. Adapun tujuan kajian ini adalah mengkaji kondisi, kendala dan peluang investasi di KTI, menganalisis alternatif kebijakan strategi pengembangan investasi di KTI dan memberikan rekomendasi pola pengembangan investasi di KTI serta memberikan rekomendasi pemberian insentif non fiskal dengan mengambil sample khusus untuk propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara;
- Pengkajian Strategi Pengembangan Kawasan Andalan. Keluaran studi ini berupa arahan pengembangan keterkaitan khususnya keterkaitan kegiatan industri di tiga wilayah konsentrasi Kapet. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah sekitar selat Makasar, sekitar Laut Flores dan sekitar Laut Maluku. Penentuan daerah-daerah pendukung Kapet, yaitu daerah-daerah yang mempunyai keterkaitan baik belakang maupun kedepan dengan Kapet. Arahan keterkaitandi tiga kawasan konsentrasi kawasan andalan KTI dan identifikasi daerah-daerah prioritas proyek atau program pengembangan prasarana dalam rangka pengembangan keterkaitan antar Kapet; dan
- Pengkajian Startegi Pengembangan Insentif, dengan rekomendasi bahwa dalam kaitannya dengan program pengembangan daerah, pembentukan kawasan industri merupakan salah satu hal yang diperlukan. Kehilangan penerimaan negara dari adanya pemberian insentif hanya bersifat sementara. Hasil output dari yang dihasilkan industri-industri yang mendapat insentif akan meningkatkan potensi penerimaan dimasa mendatang. Program ini cocok untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan daerah jangka pendek dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Yang harus dipertimbangkan adalah perlunya usaha untuk meminimalkan penerimaan negara yang hilang, dan memaksimalkan dampak perkembangan yang ditimbulkan; Untuk lebih menjamin efektivitas dari program pemberian insentif, khususnya mengenai apa dan seberapa besar insentif yang harus diberikan, maka perlu juga dipertimbangkan mengenai pengalaman dari efek insentif terhadapp investasi di KBI, perbaikan teknologi produksi di KBI, dan pembebanan pungutan di daerah KTI sendiri; Perlunya pemahaman dari masyarakat KTI termasuk aparatnya, sehingga bisa mempertimbangkannya dalam proses perencanaan.
Untuk mendukung kegiatan Dewan Pengembangan KTI, telah disediakan pusat data dan informasi di Kawasan Timur Indonesia dengan berbagai macam perlengkapannya seperti perpustakaan, beberapa komputer, dan lain-lain. Di samping itu beberapa informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan KTI telah diedarkan kepada instansi terkait. Dalam rangka mengakses data telah disediakan informasi melalui internet khususnya tentang informasi KTI.
Kegiatan ini merupakan crash program dari berbagai sektor dominan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program/proyek pembangunan yang dilaksanakan secara koordinasi secara terpadu baik sektor yang ada di Bappenas maupun Departemen terkait. Kegiatan crash program ini telah dimulai dari Rakorbang Dati II dan Dati I di Timor Timur dengan mengikutsertakan sektor-sektor di Bappenas di bawah koordinasi Asmen I. Pelaksanaan program kegiatan crash program/proyek telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 1994/95 direncanakan sampai dengan akhir Repelita VI. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Bappeda dengan Bappenas, agar pelaksanaan pembangunan di Timor Timur sesuai dengan perencanaannya, perlu dimonitor secara rutin, oleh karena itu mulai ahun anggaran 1996/97 telah ditempatkan seorang tenaga Purnawaktu di Bappeda Tingkat I untuk membantu koordinasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan di Timor Timur. Adapun tugas=tugas yang dibebankan disamping memonitor juga harus melaporkan kegiatan pembangunan secara rutin bulanan perkembangan di Timor Timur dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Regional II dan Banasmen Bidang Iptek.
Disamping itu juga dilaksanakan pengkajian tentang pengembangan keterkaitan antar kawasan andalan di Timor Timur dengan hasil identifikasi potensi, masalah pokok, kendala, skenario peran dan kedudukan kawasan andalan dalam konstelasi makro pembangunan dan arahan pengembangan pola-pola keterkaitan antar kawasan andalan serta peluang keterkaitan ekonomi dengan kawasan lain di luar Timor Timur.
Fungsi RDPU adalah membantu Deputi Bidang Regional dan Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan secara sektoral dan regional di daerah dapat terlaksana secara terkoordinasi sehingga hasil pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna. Adapun tugas yang dibebankan RDPU adalah memelihara dan mengembangkan secara simultan Supply-Demand Model (SSD-Model), yang telah dikembangkan selama ini untuk mendukung keputusan-keputusan tentang regional policy; menerima transfer dan pelatihan pekerjaan economic modelling dan aplikasinya bagi regional development Planning dari NEI; RDPU memberikan laporan kepada forum pengarah yang terdiri dari Deputi V dan Karo-karo dilingkungan Deputi V.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendukung pengkajian dan analisis kebijakan pembangunan regional yang meliputi penyusunan suatu pedoman umum yang menjadi dasar bagi semua pihak dalam menyusun suatu kajian terhadap kondisi dari suatu daerah, sesehingga dapat dihasilkan bagi penyusunan rencana yang bersifat menyeluruh bagi daerah tersebut, dan telah diseminarkan dengan 27 dati I/propinsi, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan profile propinsi.
Kegiatan penyusunan profile oleh setiap daerah tingkat I diharapkan setiap tahun secara terus menerus disempurnakan, agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
Sesuai dengan SK Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Nomor 113/Ket/06/1996 tentang pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Irian Jaya yang terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dari departemen/lembaga non departemen terkait baik eselon I maupun eselon II (SK. terlampir). Dibentuknya Tim Koordinasi ini ditujukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara Lintas Sektoral Departemen/Bappenas dalam usaha memecahkan permasalahan pembangunan Irian Jaya secara terkoordinasi, efektif, efisian dan terpadu.
Studi/pengkajian keterkaitan antar sektor dan kelembagaan, dan Studi alokasi di Irian Jaya ditujukan untuk mencoba mengkaji yang merupakan masalah utama yang dihadapi di Irian Jaya. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan Propinsi Irian Jaya pada tahun berikutnya.
Jumlah alokasi dana untuk proyek Pembinaan Pembangunan KTI menurut satuan 3 sebesar Rp 2.561,6 juta setelah direvisi menjadi Rp.2.330,9 juta digunakan untuk kegiatan 8 tolok ukur antara lain Administrasi Proyek, Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (termasuk Seminar Promosi Pembangunan KTI, Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu), Pengendalian dan Koordinasi Lintas Sektor, Pengendalian Kelestarian Lingkungan, Koordinasi Pembangunan Perkotaan, Penyebaran Luasan Informasi KTI, Studi Bidang Perencanaan Pembangunan, dan Unit Kajian Pembangunan REgional (UKPR) Bappenas. Secara rinci kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran tersebut adalah :
Kegiatan Penjilidan dan Pencetakan Evaluasi Paruh Waktu (Midterm Review) Repelita VI sebanyak 3 buku (buku I, II dan buku III) dan telah disebarkan ke 27 propinsi, Biro-biro di Bappenas dan Departemen/non departemen. Hal ini ditujukan agar masing-masing daerah dapat mengetahui hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam Repelita VI dan rencana pembangunan selanjutnya dalam rangka mencapai sasaran Repelita VI.
Kegiatan Seminar Promosi Pembangunan KTI dan Lokakarya Optimalisasi Pemanfaatan SDM, sementara ini belum dilaksanakan. Kegiatan seminar ini direncanakan dalam rangka pengenalan secara detail tentang potensi dan peluang investasi yang dimiliki KTI dengan para investor (baik PMA maupun PMDN) dan swasta lainnya agar tergerak untuk menanamkan modalnya di KTI terutama di 13 kawasan andalan yang dikenal dengan KAPET. Sedangkan Lokakarya Optimalisasi Pemanfaatan SDM ditujukan untuk mengetahui secara lebih jauh kemampuan SDM yang tersedia dalam rangka memenuhi sektor industri yang tersedia.
Program Pemantapan Pembangunan Timor Timur merupakan lanjutan crash program berbagai sektor dominan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/proyek pembangunan secara koordinasi baik Bappenas maupun Departemen terkait. Kegiatan ini telah diikuti semenjak Rakorbang Dati II dan Dati I di Timor Timur dengan mengikut sertakan sektor-sektor di Bappenas di bawah koordinasi Asmen I, yang direncanakan sampai akhir Repelita VI. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Bappeda dengan Bappenas, agar pelaksanaan pembangunan di Timor Timur sesuai dengan perencanaannya, perlu dimonitor secara rutin, oleh karena itu mulai ahun anggaran 1996/97 telah ditempatkan seorang tenaga Purnawaktu di Bappeda Tingkat I untuk membantu koordinasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan di Timor Timur.
Di samping itu akan dilaksanakan pengkajian tentang keterkaitan antarsektor pembangunan di Timor Timur dengan hasil identifikasi potensi keterkaitan antarsektor pembangunan, skenario peran dan kedudukan sektordalam konstelasi makro pembangunan dan arahan pengembangan pola-pola keterkaitan antar sektor serta peluang keterkaitan ekonomi dengan kawasan lain di luar Timor Timur.
Pemantapan Program Pembangunan Irian Jaya merupakan lanjutan tahun sebelumnya, yang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara Lintas Sektoral Departemen/Bappenas dalam usaha memecahkan permasalahan pembangunan Irian Jaya secara terkoordinasi, efektif, efisien dan terpadu.
Disamping itu akan dilakukan juga 3 pengkajian keterkaitan antar sektor pembangunan dan pengembangan kelembagaan, dan Studi alokasi Anggaran Pembangunan di KTI, ditujukan untuk mencoba mengkaji permasalahan dan peluang pembangunan di Irian Jaya khususnya dan KTI umumnya. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan Propinsi Irian Jaya pada tahun berikutnya.
Kegiatan ini ditujukan pembinaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan melalui perjalanan dinas ke beberapa propinsi dengan alokasi dana sebesar Rp.49,6 juta. Kegiatan ini merupakan lanjutan proyek NRM (Natural Resources Management) yang mendapat bantuan dari World Bank yang telah selesai, namun masih diperlukan pembinaannya. Disamping itu juga akan dilakukan lokakarya mengenai pengelolaan sumberdaya alam.
Untuk mendukung pusat data dan informasi di KTI tahun disediakan dana sebesar Rp. 64,4 juta, guna perlengkapan peralatan dan mesin seperti pengadaan beberapa computer dan Computer Client, Note Book Color Pentium, Photo Digital, Printer Laser, upgrading, CD Rom Recordable, dan lain-lain.
Pelaksanaan kegiatan studi direncanaan untuk mendukung kegiatan Pokja-Pokja DP-KTI, yang meliputi 6 (enam) kegiatan yaitu: (a) Kajian untuk mendukung Pokja Kelembagaan, bidang Pengembangan Kelembagaan di KTI, (b) Kajian untuk mendukung Pokja Prasarana khususnya bidang pengembangan Prasarana Pelabuhan Laut di KTI, (c) Kajian untuk mendukung Kelompok Kerjasama Pembangunan Daerah (KPPD) dalam penyusunan dan pemantapan rencana pengembangan keterkaitan antar Kapet di KTI, (d) Kajian/studi Standarisasi Format Data dalam Pembangunan (Studi Desain Perpustakaan, Format Data dan Multi Media, (e) Kajian untuk mendukung Pokja Sumberdaya Alam (Studi Potensi Peternakan di 13 KAPET, dan (f) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan untuk Pembangunan di 9 KAPET di KTI (ditujukan untuk mendukung Pokja SDM dan Teknologi).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dalam rangka pendukung pengkajian dan analisis kebijakan pembangunan regional. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (Midterm Review) Repelita VI, Studi Model Pengembangan Regional, Seminar Internasional tentang Pembangunan Regional berkerjasama dengan World Bank dan OECF. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka diseminasi/pembinaan SARD (System Approach Regional Development) untuk 2 Propinsi Percontohan dan melakukan diseminasi SSDM dan Penyusunan dan Analisis Propinsi pada 24 propinsi.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
Homepage Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Back Home
Previous Page
